Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden Tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (RPerpres RPPV).
Selama ini, pendidikan dan pelatihan vokasi tersebar dan yang dikelola banyak kementerian dan lembaga.
“Adapun dalam Rancangan Perpres tersebut, di antaranya, mengatur pendidikan vokasi sebagai tanggung jawab Mendikbudristek. Dan pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menaker,” ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).
Muhadjir menjelaskan RPerpres RPPV merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi.
Baca juga: Nadiem Makarim Lantik 36 Pejabat Tinggi Pratama Kemendikbudristek
Langkah ini dilakukan agar penyediaan SDM terampil berjalan lebih cepat, masif dan terarah.
Presiden, kata Muhadjir, menginginkan agar Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) atau dikenal sebagai perguruan tinggi kedinasan diorkestrasikan oleh Kemendikbudristek.
Muhadjir mengungkapkan, terdapat sebanyak 159 PTKL di 17 Kementerian dan Lembaga. Dari jumlah perguruan tinggi kedinasan itu, sebanyak 90 persen merupakan pendidikan vokasi.
Dengan demikian, PTKL sangat berpotensi untuk menyiapkan bonus demografi menjadi SDM yang kompeten dan berdaya saing.
“Dengan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tersebut, kualitas pendidikan vokasi bisa meningkat. Karena Kementerian dan Lembaga ikut bergotong royong mewujudkan misi pertama Presiden yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” jelas Muhadjir.
tribunnews.com/nasional/2021/09/30/pemerintah
-siapkan-rancangan-perpres-sinergikan-pendidikan-vokasi.
